News  

PNS Diproyeksi Turun Drastis di Tengah Penghapusan Tenaga Honorer

PNS

Plt Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nantinya akan berkurang drastis di masa mendatang.

Nantinya, pegawai pemerintah akan lebih banyak diisi oleh yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ketimbang PNS.
“Ke depan, bayangan saya, PNS ini akan turun drastis. Yang banyak adalah PPPK,” kata Bima di kanal Youtube ASNPelayanPublik dikutip Senin (25/7).

Baca Juga : 5 Pernyataan Baru Komnas HAM Soal Zenajah Brigadir Yoshua

Bima tak spesifik menjelaskan faktor apa saja yang membuat PNS akan berkurang drastis ke depannya. Ia hanya menjelaskan saat ini

jumlah PNS sudah berkurang banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Bima merinci dari 4,5 juta orang, kini ada 3,9 juta orang PNS. Sementara, PPPK saat ini berjumlah 351 ribu orang.

Bima menyebut PNS hanya akan diisi oleh pejabat pembuat kebijakan. Sementara PPPK akan diisi oleh pelayanan publik di setiap instansi

Baca Juga : NIK Resmi Jadi NPWP, Ini Cara Cek Identitasmu Secara Online

pemerintah. Komposisi seperti ini diklaim sudah diterapkan di banyak negara. Secara internasional, pembagian tersebut menggunakan terminologi civil servant (PNS) dan government worker (PPPK).

“Di Amerika itu, police, social workers, teachers, health workers itu PPPK. Di Australi dan New Zealand malah semuanya PPPK,” kata Bima.

“Mereka hanya mengerjakan pekerjaan berdasarkan project base, kalau sudah selesai mereka bisa keluar atau melanjutkan di project yang lain,” imbuhnya.

Baca Juga : Google-Whatsap-Instagram Aman,Twitter-Zoom Bisa Diblokir

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.

Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022. Surat itu diteken oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan diterbitkan 31 Mei 2022.

“Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN,” bunyi Poin 6 huruf b dalam surat tersebut.

Kunjungi Website Kami :

#liputanbanua

#wargabenua

#lkpanugerah

Channel Youtube Kami :

Liputanbanua

 

Respon (2)

Berikan Komentar

error: Content is protected !!