Health  

Ganja Medis Haruskan Dilegalkan di Indonesia?

ganja

Aksi seorang ibu yang membawa papan bertuliskan “Tolong anakku butuh ganja medis” di Car Free Day (CFD) Jakarta, ramai di media sosial pada Minggu (26/6/2022).

Bersama suami dan anaknya yang berada di kereta bayi, aksi sang ibu bernama Santi bertujuan memberi pesan kepada Mahkamah Konsititusi (MK) yang tengah menyidangkan perkara gugatan legalisasi ganja medis. “Kami udah mengajukan permohonan selama 2 tahun. Sejak November 2020 kalau enggak salah kami masukkan gugatan. Sudah 8 kali sidang dan sampai sekarang belum ada kejelasan untuk ganja medis itu,” kata Santi (27/6/2022).

Aksi Santi menuai simpati dari masyarakat, salah satunya penyanyi Andien Aisyah yang mencuitkan pertemuannya dengan Santi di akun Twitter pribadi pada Minggu lalu.

Baca Juga: Pameran Batu Permata dan Banjar Bersholawat Ramaikan Hari Jadi Banjarmasin

Di Indonesia, ganja termasuk narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Narkotika golongan I adalah narkotika yang memiliki kadar ketergantungan tinggi dan tidak di perkenankan untuk pengobatan medis atau terapi. Golongan ini hanya di izinkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian dan bukan untuk keperluan lain.

Namun, berdasarkan Harvard Health Publishing, sejumlah penelitian yang di lakukan di luar negeri menunjukkan, manfaat medis ganja. Di Amerika Serikat (AS), ada sekitar 35 negara bagian yang melegalkan penggunaan mariyuana untuk keperluan medis.

Legalisasi ganja juga di lakukan Thailand. Sebelumnya, negara ini telah melegalkan ganja untuk keperluan medis sejak 2018. Selanjutnya, di susul legalisasi untuk campuran makanan dan minuman mulai 9 Juni 2022.

Baca Juga: BBM Pengertian

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari dalam keterangannya di persidangan uji materiil UU Narkotika pada Selasa, 10 Agustus 2021. Ia menjelaskan sejumlah alasan pelarangan narkotika golongan I termasuk ganja. Di kutip dari laman MK (10/8/2021), pelarangan di karenakan dampak ketergantungan dari narkotika golongan I yang sangat tinggi.

Di samping itu, pelarangan juga berkaitan dengan keberadaan negara dalam menjamin hak pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi setiap warga negara. Taufik memaparkan, pemberian pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu merupakan tanggung jawab negara sesuai Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan.

Negara juga wajib menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Sebagaimana amanat Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945. “Oleh karena itu, negara wajib mengontrol penggunaan narkotika agar tidak disalahgunakan,” jelas Taufik.

Respon (1)

Berikan Komentar

error: Content is protected !!